Satu orang menjadi PPK APBN dan pokja pengadaan untuk APBD

Mohon pendapat teman2 ahli pengadaan brg/jasa. Dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 17 Point 7, Bahwa Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai PPK. Jika suatu instansi atau satker Ada 2 sumber dana yaitu APBD dan APBN. Untuk APBD Personil tsb duduk sbg Anggota Pokja sementara di Paket yg lain dgn sumber dana APBN sebagai PPK , dengan alasan /mengingat personil yg terbatas. Apakah hal ini bisa dibenarkan atau bisa. mengingat tidak ada konflik interest terhadap tugasnya.

Karena tidak ada konflik kepentingan yaitu mengelola dana yang berbeda maka ya boleh saja.

Sebaiknya jangan terlalu banyak dibebankan suatu pekerjaan pada seseorang.

Peran bisa ditunjuk pejabat/pegawai yang lain, atau PPK tersebut dibantu pegawai yang lain