SANGGAH BANDING BERDASAR PERMEN PUPR 14 2020

1. APA ITU SANGGAH BANDING ?

Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:

Pada pelaksanaan Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi, bila penyedia tidak puas dengan jawaban sanggah maka penyedia dapat menyampaikan sanggah banding dengan melampirkan jaminan sanggah banding.

2. DISEBUT DIperaturan MANA mengenai SANGGAH BANDING ?

Dalam Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 50 ayat 2

untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding

Ini merujuk ke UU 2 tahun 2017 Pasal 57 ayat 2 dan di penjelasannya yaitu

Yang dimaksud dengan jaminan sanggah banding" adalah jaminan yang harus diserahkan oleh penyedia Jasa yang akan melakukan sanggah banding.

3. Jaminan Sanggah Banding hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi., 
UNTUK NILAI PENGADAAN BERAPA ADA  SANGGAH BANDING ?

Tender terbatas  untuk Papua yaitu nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00

Tender Pekerjaan Konstruksi yaitu nilai mulai Rp 200 juta s.d. tidak terbatas

4. UNTUK NILAI SAMPAI DENGAN RP 10 MILYAR DAPATKAH DILAKUKAN SANGGAH BANDING ?

UNTUK NILAI SAMPAI DENGAN RP 10 MILYAR SIAPA PENERBIT JAMINAN SANGGAH BANDING ?

Ya sanggah banding dapat dilakukan  untuk Tender Terbatas atau Tender Pekerjaan Konstruksi

Penerbit sanggah banding berdasar Perpres 16 tahun  2018

Pasal 30

 Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan,

Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang

menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,

dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat

digunakan untuk semua jenis Jaminan.

Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan

lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk

mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang lembaga

pembiayaan ekspor  adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang

memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di

Otoritas Jasa Keuangan

5. BERAPA  NILAI JAMINAN SANGGAH BANDING ?

BERLAKU BERAPA LAMA JAMINAN SANGGAH BANDING ?

Besaran Jaminan sanggah  ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS

Masa berlaku disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah  banding dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender

ARTIKEL INI BISA DI DENGAN DI YOUTUBE = https://www.youtube.com/watch?v=lBHNeZFLHKI&t=6s

SDP PEKERJAAN KONSTRUKSI PERMEN PUPR 14 2020

37.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila  tidak setuju atas jawaban sanggah.

37.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secaratertulis kepada KPA sebagaimana ter antum dalam LDP.

37.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE.

37.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.

37.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.

37.6. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP.

37.7. Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding.

37.8. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.

37.9. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta.

37.10. Penerbit Jaminan Sanggah Banding:

a) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum;

2. Perusahaan Penjaminan;

3. Perusahaan Asuransi;

4. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau

5. Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium

perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).

huruf a.2 sampai dengan a.5 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas

Jasa Keuangan (OJK).

b) Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:

1. Bank Umum; atau

2. Konsorsium perusahaan asuransi umum/ Konsorsium Lembaga penjaminan/ Konsorsium

perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).

huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

37.11. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.

37.12. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

37.13. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

37.14. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada

Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah

sebagaimana tercantum dalam LDP.

37.15. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

37.16. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.