Kamis, 17 Mei 2012

PENGADUAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH




Pengaduan dalam pengadaan barang dan jasa adalah laporan secara tertulis dari berbagai pihak (termasuk dari Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat) mengenai indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.  

Namun bilamana yang mengadu adalah peserta pelelangan/seleksi dalam paket tersebut dan aduan tersebut disampaikan dalam masa sanggah maka disebut sanggahan.

Pengaduan ditujukan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bersangkutan, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.  APIP menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

Siapa APIP ?  


Apakah APIP itu adalah Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, KPK ataukah siapa ?


(Di dunia, pemerintah  yang mempunyai peraturan pengawasan internal, saat ini adalah hanya Indonesia).

APIP adalah

1.     BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2.     Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3.     Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
4.     Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Berdasar hal ini Kepala Kantor, Kepala Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
bukan APIP.

Berdasar kenyataan dalam prakteknya pokja ULP sering diberikan surat pengaduan.  Pokja ULP dapat mengabaikan karena pengaduan adalah wewenang APIP.  Namun banyak pihak yang tidak tahu, begitu tidak dijawab oleh ULP, ULP nya dilabrak.

Namun untuk profesionalisme, ULP dapat menjawab hal yang dapat dijawab dan jawaban ditembuskan ke APIP. Hal-hal yang menyangkut integritas ULP, misalnya tuduhan ke ULP, diteruskan saja surat pengaduan tersebut oleh pokja ULP ke APIP, agar ditindaklanjuti sehingga integritas ULP terjaga.

Jadi ketika kejadiaannya di lingkup pemerintah Kabupaten maka pengaduan, cukup disampaikan ke Inspektorat Kabupaten/Kota.

Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP dilaporkan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.

Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi/ Kepala Daerah/PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam  pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

APIP dalam menjalankan perannya dapat merujuk ke berbagai peraturan yang ada, terutama :
1.    PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010  TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2.    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT


     Kalau pengaduan dilakukan seperti ini maka pekerjaan bapak polisi dan bapak jaksa dapat difokuskan ke masalah lainnya.





5 komentar:

  1. Mantap pak! Mendetailkan peranan APIP dan pengaduan. Mohon ijin di copas diblog saya pak mudji ya...

    Terima kasih
    heldi.net

    BalasHapus
  2. udah saya bagikan pak... mohon ijin yaaa.... (maaf ijn terlambat he5x)

    sekaligus mau tanya pak.....

    dalam sebuah lelang/seleksi SPSE, sanggahan yang masuk tidak melalui sistem, apakah ULP berkewajiban untuk menjawabnya, atau cukup dianggap sebagai aduan saja. trims. mohon pencerahan.

    BalasHapus
  3. Dalam ketentuannya harus lewat sistem.

    BalasHapus
  4. klu ada masalah dalam tender lelang panitia meng gagal kan tender,,terus salah satu peserta ada yg menyurati menayakan meminta penjelasan ke ULP/pokja terus ULP tersebut tidak menanggapi aduan salah satu peserta terus mengadukan ke LKPP tentang surat ULP daerah itu dan surat salah satu peserta meminta uji forensik karena ketidak telitinya panitia dalam meng evaluasi dokumen penawaran tender itu, terus ULP tidak menanggapi surat peserta yang di rugikan dan salah satu peserta meneruskan menyurati/ mengadukan permasalahan itu ke LKPP untuk menguji forensik dokumen penawaran itu dan LKPP menanggapi surat itu dan memnyurati inspektorat kabupaten Tegal propinsi Jawa tengah, untuk mengujiforensik dokumen penawaran leland pengadaan tersebut.
    di satu sisi dalam jangka 1 minggu setelah di umumkan gagal tenderPengadaan Alat Peraga Pendidikan DAK Tahun 2011 Nilai 5M dan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan DAK Tahun 2012 Nilai 2,8M panitia pokja pengadaan atau ULP kabupaten Tegal propinsi Jawa tengah sudah mengumumkan tender ulanng tersebut.tanggal 23 Oktober 2012 08:00 Surat dari LKPP ke inspektorat kabupaten Tegal propinsi Jawa tengah turun pada kurang lebih tiba di inspektorat kabupaten Tegal propinsi Jawa tengah tanggal 5 nop 2012 waktu tender ulangan itu masa jadwal Evaluasi penawaran tgl 02 November 2012 00:00 14 November 2012 09:30 tender ulang tersebut terus inspektorat kabupaten Tegal propinsi Jawa tengah meminta ULP/pokja pengadaan DAK Pengadaan Alat Peraga Pendidikan DAK Tahun 2011 Nilai 5M dan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan DAK Tahun 2012 Nilai 2,8M meminta pokja untuk menunda atau menghentikan sementara tendertersebut sampai masalah pemerisaan inpektorat menanggapi surat LKPP untuk mengujiforensik tersebut selesai,,,tapi panitia pokja pengadaan tetap menjalankan jadwal lelang dan mengumumkan pemenang tender ulang tersebut. Tanggal 14 November 2012 13:00
    Padahal inspektorat kabupaten Tegal propinsi Jawa tengah,menuruskan pemeriksaan pengadaan DAK Pengadaan Alat Peraga Pendidikan DAK Tahun 2011 Nilai 5M dan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan DAK Tahun 2012 Nilai 2,8M tender yang pertama.dan menayakan permasalahan2 ke sumber yang tepat ke ahlinya ke pusat.dan inspektorat kabupaten Tegal propinsi Jawa tengah sekarang tahapanya besok senin tanggal 19 nop 2012 mengudang memerisa rekanan yang dirugikan untuk meng evaluasi dokumen penawaran tender yang pertama tersebut bersama tim ahli inpektorat
    Bagai mana setatus tender ulang tersebut yang sudah ada pemenang..dan dalam tender ulang itu banyak kejanggalan dalam proses ulang….
    kemana kami harus mengadu lagi

    BalasHapus