Azas transparansi dalam E-Procurement

Pada Pelelangan dengan E-Procurement yang menggunakan SPSE  LKPP kami sama sekali tidak melihat azas transparansi yang selalu dikumandangkan, terbukti dengan seluruh proses mulai dari pembukaan penawaran sampai pada penetapan pemenang dilakukan sendiri oleh Pokja ULP tanpa kami tahu kebenaran
proses yang dilakukan. Apakah bisa dijamin proses yang dilakukan oleh Bokja ULP benar-baenar JUJUR dan ADIL? Mohon Penjelasannya.


Dalam sistem  E-Procurement di  SPSE  LKPP

1. sampai dengan batas pemasukan dokumen/penawaran, semua pokja, PPK, LPSE atau siapapun tidak bisa mengetahui siapa peserta pelelangan/seleksi, sehingga pengaturan pelelangan/seleksi tidak terjadi

2. Pelaksanaan eprocurement dijalankan dengan sistem yang harus dipenuhi dalam setiap tahapannya, bila tidak bisa dipenuhi, tidak akan berpindah ke tahapan selanjutnya


3. pokja ULP atau siapapun tidak bisa merubah atau menambah data penawaran penyedia yang ada di sistem SPSE, sehingga bila ada keragun proses, pemeriksa bisa melihat dokumen-dokumen yang tersimpan dalam sistem


4. data yang masuk disistem SPSE terkunci dengan sistem lembaga sandi negara