header 2

𝘉𝘭𝘰𝘨 𝘪𝘯𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘥𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘣𝘢𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘮𝘢𝘫𝘶𝘢𝘯 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘶𝘥𝘢𝘩 , 𝘦𝘧𝘪𝘴𝘪𝘦𝘯,𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘪𝘧,𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯,𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘥𝘪𝘭/𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘬𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘧 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘦𝘭.

Azas transparansi dalam E-Procurement

Pada Pelelangan dengan E-Procurement yang menggunakan SPSE  LKPP kami sama sekali tidak melihat azas transparansi yang selalu dikumandangkan, terbukti dengan seluruh proses mulai dari pembukaan penawaran sampai pada penetapan pemenang dilakukan sendiri oleh Pokja ULP tanpa kami tahu kebenaran
proses yang dilakukan. Apakah bisa dijamin proses yang dilakukan oleh Bokja ULP benar-baenar JUJUR dan ADIL? Mohon Penjelasannya.


Dalam sistem  E-Procurement di  SPSE  LKPP

1. sampai dengan batas pemasukan dokumen/penawaran, semua pokja, PPK, LPSE atau siapapun tidak bisa mengetahui siapa peserta pelelangan/seleksi, sehingga pengaturan pelelangan/seleksi tidak terjadi

2. Pelaksanaan eprocurement dijalankan dengan sistem yang harus dipenuhi dalam setiap tahapannya, bila tidak bisa dipenuhi, tidak akan berpindah ke tahapan selanjutnya


3. pokja ULP atau siapapun tidak bisa merubah atau menambah data penawaran penyedia yang ada di sistem SPSE, sehingga bila ada keragun proses, pemeriksa bisa melihat dokumen-dokumen yang tersimpan dalam sistem


4. data yang masuk disistem SPSE terkunci dengan sistem lembaga sandi negara

Post a Comment

0 Comments