Pengadaan Soal ujian tes ujian penerimaan CPNS

Dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil diperlukan adanya tes atau ujian masuk. Bagaimana dengan  pembuatan soal, pengadaan soal, pelaksanaan ujian dan koreksi soalnya ?


Pembuatan soal dapat dilakukan oleh :
1. pemberian soal dari lembaga terkait atau
2. tim teknis atau
3. swakelola ke instansi pemerintah lain seperti perguruan tinggi negeri  atau
4. lembaga konsultan

Sedangkan pengadaan soal dilakukan dengan pengadaan langsung bila anggaran untuk penggandaan s.d. Rp. 100 juta. Bila diatas nilai tersebut dilakukan dengan pelelangan.

Bagaimana bila jumlah peserta dan jumlah soal belum pasti, bagaimana pelelangannya ?

Langkahnya agar dilakukan estimasi perkiraan peserta yang lulus tahapan administrasi.  Misal yang lulus tahapan administrasi diperkirakan ada  6.000 orang. Ada berapa macam soal, dari data  yang pernah dilakukan misal ada 8 jenis kelompok soal dengan rata-rata halaman ada 12 (termasuk lembar jawabannya).
Jadi diperkirakan ada  6.000 x 8 x 12  =    576.000 lembar.

Dari harga survei cetakan perlembar  harga pasarnya adalah Rp. 200 (ini sudah termasuk keuntungan dan biaya pengiriman ke lokasi pelaksanaan ujian)

HPS ==> 576.000 lembar x Rp. 200 = Rp.  115.200.000 + PPN = 115.200.000 + 11.520.000 = Rp. 126.720.000

Dilakukan pelelangan dengan kontrak harga satuan, pemenangnya sebagai berikut :

PT  Zona Nyaman dengan penawaran setelah koreksi aritmatik  sbb  (Rp. 576.000 lembar x Rp. 180) + PPN  = Rp. 114.048.000. Kemudian dibuatkan kontrak senilai Rp. 114.048.000

Ketika jumlah peserta dan jumlah soal sudah pasti sbb :
Jumlah peserta pasti = 5.766 ditambah cadangan soal menjadi  5.800
Jumlah lembar soal dan jawaban = 94
Jumlah yang harus dicetak = 5.800 x 94 = 545.200
Pembayaran kontrak =  (545.200 x Rp. 180) + PPN  = .  Rp. 98.136.000 + 9.813.600 =  107.949.600

Jadi yang diikat dalam kontrak adalah harga satuannya.

Pelaksanaan ujian bisa  menggunakan swakelola dengan pelaksana ujian dan pengawas ujian dari instansi sendiri dan instansi  pemerintah lain serta kontraktual dengan perguruan tinggi negeri atau lembaga konsultan.

Koreksi soal  bisa  menggunakan swakelola dengan pelaksana dari instansi sendiri dan instansi  pemerintah lain serta kontraktual dengan perguruan tinggi negeri atau lembaga konsultan.