Thursday, January 3, 2013

Pembayaran UP (Uang Persediaan) Dapat Untuk Belanja Modal

PENGADAAN LANGSUNG

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomer 190 /PMK.05/2012 tahun 2012, pembayaran dengan dana APBN untuk UP sekarang dapat digunakan untuk belanja modal.

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran  kepada  satu penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,-
kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari  UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran banyak sebesar Rp.50.000.000,- .

UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
a. Belanja Barang;
b. Belanja Modal; dan
c. Belanja Lain-lain.

Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran  kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

2 comments:

  1. Apakah penggunaan UP untuk Belanja Modal dapat menggunakan penyedia yaitu pihak ke 3, karena ada sebagian toko yang non PKP sehingga tidak bisa mengeluarkan faktur pajak dan SSP, trmksh

    ReplyDelete
  2. trus klo penggunaan UP untuk belanja modal kan SP2d nya gk ada,sedangkan belanja modal harus masuk BMN yang pengisian aplikasi harus tercatat SP2d nya,gimana

    ReplyDelete