Wednesday, June 5, 2013

Daftar hitam bisa dilihat dimana ?

DAFTAR HITAM ada di



1.   Yang ditetapkan oleh PA/KPA dari K/L/D/I, kemudian ditayangkan di Web LKPP yaitu di  PORTAL PENGADAAN NASIONAL
2.       Yang ditetapkan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
Keputusan KPPU belum berkekuatan hukum tetap, kecuali bila penyedia setelah 14 hari sejak keputusan KPPU tidak melakukan upaya hukum, maka keputusan KPPU menjadi berkekuatan hukum tetap.
Bila penyedia tidak puas dalam masa 14 hari maka bisa mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sesuai amanat UU 5 tahun 1999
3.       Yang ditetapkan oleh BUMD/BUMN
4.       Yang ditetapkan oleh lembaga donor
Salah satu cara untuk memudahkan kita mengetahui apakah suatu penyedia (perusahaan) atau perorangan dikenakan daftar hitam adalah melihat di web LKPP atau menggunakan fasilitas search internet untuk mengetahui apakah ada lembaga atau instansi yang telah menggenakan daftar hitam untuk suatu penyedia atau perorangan. Atau menanyakan ke BUMN/BUMD/lembaga donor bila ada kontrak dengan BUMN/BUMD/lembaga donor dan kemudian apakah penyedia/ perorangan yang dikenakan daftar hitam oleh mereka.

 

Perpres 70 tahun 2012

Pasal 19**)

(1)       Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;

Penjelasan: Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.

Pasal 124**)

(1)       K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.
Penjelasan: Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (nonretroaktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.
Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.
(2)       Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a.   Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan;
b. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden ini.
(3)       K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
(4)       Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

No comments:

Post a Comment