Tuesday, June 4, 2013

Penyedia Barang/Jasa yang terah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam



Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila:

a)    terbukti merakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
b)    menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
c)    mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
d)    melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan;
e)    melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK;
f)     meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab;
g)    memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
h)    tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.

Yang paling sering adalah melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK

Referensi : Peraturan Kepala LKPP No. 7 tahun 2011

No comments:

Post a Comment