Proses penetapan daftar Hitam di web LKPP

DAFTAR HITAM berlaku bagi perusahaan peserta pengadaan/individu peserta pengadaan (termasuk juga bagi orang yang menandatangani penawaran atau orang yang menandatangani kontrak) dan perusahaan penerbit jaminan.

Disamping perusahaan sebagai peserta pengadaan, sekarang yang tanda tangan penawaran atau yang tanda tangan kontrak dan juga penerbit jaminan dapat dicantumkan dalam daftar hitam.

Berikut adalah ketentuan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 7 tahun 2011

PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I.

Tahapan sanksi Daftar Hitam adalah sebagai berikut :

a. pengusulan;

b. penetapan;

c. pengiriman; dan

d. pengumuman.

PPK/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA.

Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam dilakukan paling lambat 5 (lima) han kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan.

Usulan penetapan sanksi Daf tar Hitam sekurang-kurangnya memuat:

a. Paket Pekerjaan;

b. Nilai HPSlKontrak;

c. Identitas:

peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan;

peserta/penyedia barang/jasa badan usaha;

penerbit jaminan; dan/atau

individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan.

d.   Jenis Pelanggaran.

Identitas peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan, sekurang-kurangnya memuat:

a. nama lengkap;

b. alamat;

c. nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor); dan

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Identitas peserta/penyedia barang/jasa badan usaha dan/atau penerbit jaminan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama badan usaha;

b. alamat badan usaha;

c. nomor ijin usaha Badan Usaha; dan

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.

Identitas individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama lengkap;

b. jabatan/pekerjaan;

c. alamat;

d. nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor); dan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan membuat penetapan sanksi Daftar Hitam.

Penetapan sanksi ditembuskan kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan dan LKPP.

PA/KPA menetapkan sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima usulan dari PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.

Penetapan memuat informasi Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang meliputi:

a. Nama Paket Pekerjaan;

b. Nilai Kontrak;

c. Identitas:

  peserta/penyedia barang/jasa orang perseorangan;

  peserta/penyedia barang/jasa badan usaha;

  penerbit jaminan; dan/atau

  individu yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian atau surat jaminan.

d. Jenis Pelanggaran;

e. Jangka waktu berlakunya sanks; daftar Hitam.

PA/KPA memberitahukan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa danlatau Penerbit Jaminan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya.

PA/KPA mengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada :

a. penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan Daftar Hitam;

b. PPK /ULP/Pejabat Pengadaan yang mengusulkan; dan

c. Kepala LKPP.

Pengiriman dokumen sanksi Daftar Hitam oleh PAlKPA dilakukan dengan cara:

a. melalui jasa pengiriman pos;

b. melalui surat elektronik; danlatau

c. diantar langsung.

Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan NasionaL

Kepala LKPP dapat melakukan konfirmasi atas kebenaran identitas pengirim dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam.

Pengumuman melalui Portal Pengadaan Nasional oleh Kepala LKPP  dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dokumen penetapan sanksi Daftar Hitam dari PAIKPA.

Pengumuman Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional dimutakhirkan setiap saat oleh LKPP

Pengumuman daftar hitam ada di website LKPP

Silahkan klik di Daftar Hitam pada INAPROC Portal Pengadaan Nasional