Sertifikat Badan Usaha (SBU) 2013

Sertifikat Badan Usaha / SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha. SBU inilah yang diutamakan harus dimiliki perusahaan untuk bisa mendapatkan IUJK.

Persyaratan ijin usaha untuk pekerjaan konstruksi sesuai Perpres 70 tahun 2012 pasal 19 ayat 1 adalah surat IUJK yang dikeluarkan dinas terkait. Meskipun IUJK baru diterbitkan setelah SBU diperoleh dari asosiasi pengusaha jasa konstruksi yang terdaftar di LPJK, namun SBU tidak dipersyaratkan dalam pemenuhan ijin usaha. SBU baru diminta untuk disampaikan bila IUJK tidak jelas yaitu untuk melihat klasifikasi bidang, dan sub bidang penyedia jasa konstruksi, termasuk konsultan jasa konstruksi.

Pembinaan  jasa konstruksi menurut UU Jasa Konstruksi dilakukan oleh Kementerian PU. Dengan demikian perijinan Penyedia Pekerjaan Konstruksi mengacu antara lain mengacu kepada Peraturan Menteri PU, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lain di atasnya (UU/PP/Perpres).

Perijinan disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, perijinan tersebut tidak hanya SIUP. Untuk pekerjaan pelaksanaan konstruksi tidak diharuskan memiliki SIUP melainkan SIUJK

Persyaratan perijinan penyedia untuk jasa konstruksi menurut Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 adalah IUJK. Ketentuan mengenai SBU diatur oleh UU 18 Tahun 1999 dan peraturan perundang undangan di bawahnya, antara lain PP No 28 dan 29 Tahun 2000 beserta peraturan perubahannya. Menurut UU tersebut sertifikat badan usaha wajib dimiliki oleh pelaksana jasa konstruksi. Meskipun demikian mengingat UU tersebut diinisiasi oleh  Kementerian PU, maka penjelasan lebih lanjut tentang SBU dapat dilihat di Kementerian PU.

SBU diterbitkan oleh asosiasi yang terdaftar pada LPJK, sedangkan SIUJK diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jika masa berlaku SBU sudah habis, maka tidak dapat dipergunakan lagi untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah, karena hal tersebut diatur dalam PP mengenai jasa konstruksi. Namun mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No.16/SE/M/2010, sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian kerja, dan sertifikat keterampilan kerja yang belum diperpanjang, tetap dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi pemerintah dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2011 yang dilaksanakan mulai akhir tahun 2010.

Menurut ketentuan Menteri PU Permen 8/2011, SBU yang diterbitkan sebelum aturan ini diterbitkan hanya dapat digunakan sampai dengan 1 Agustus 2012, karena harus disesuaikan dengan kualifikasi dan klasifikasi usaha baru yang diatur dalam Permen PU tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan berkonsultasi dengan instansi teknis terkait di wilayah Saudara tentang hal ini.

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tanggal 4 Desember 2012

SURAT EDARAN Nomor: 10/SE/M/2012

Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKT) pad a Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2013