tindakan pidana dalam pengadaan

Proses pelelangan/seleksi sampai dengan penetapan pemenang adalah wilayah hukum administrasi Negara.

Preoses pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan adalah wialyah hukum perdata.

Dimana wilayah hukum pidana ?

Wilayah hukum pidana  dapat terjadi sejak proses pelelangan/seleksi sampai dengan kontrak selesai dikerjakan BILA ada tindakan pidana.

Apa  itu tindakan pidana dalam pengadaan ?

Tindakan pidana dalam pengadaan bila ada unsur   TPS

T   yaitu tipuan

P   yaitu paksaan

S   yaitu suap

TIPUAN, seperti ada pemalsuan dokumen,  pekerjaan fiktif, berita acara serah terima  yang ternyata fiktif,  mark up,  melakukan kecurangan dalam pekerjaan,  dan  memalsu laporan.

PAKSAAN yaitu kita memaksa atau mengancam sehingga  terjadi pemaksaan penetapan pemenang,  tanda tangan kontrak di bawah ancaman.Bukti paksaan dapat berupa instruksi tertulis, rekaman lisan dsb

SUAP  seperti meminta atau menerima komisi/hadiah.

Bila tidak ada   tiga hal tersebut  maka bukan perbuatan pidana, hanya mal administrasi, kesalahan admistrasi saja sehingga  pegawai hanya dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan penyedia antara lain dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata atau denda.  

Kesalahan menggunakan penunjukan langsung yang semestinya pelelangan atau kesalahan mengunakan swakelola yang semestinya pelelangan adalah kesalahan administrasi  bukan kesalahan pidana. Terhadap kesalahan tersebut sepanjang tidak ada mark up (sudah sesuai dengan harga pasar), sepanjang tidak fiktif, terima komisi, pemalsuan dokumen maka kesalahan tersebut bukan tindakan pidana.

"Berbuat adil lah,  sesungguhnya perbuatan adil  itu lebih mendekati ketaqwaan”