Peran pejabat / panitia penerima hasil pekerjaan ( PPHP )

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 95 ayat (1), dinyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
2. Mengacu pada ketentuan di atas, serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak (Pasal 89 ayat (4)).
3. Dalam hal panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) ditugaskan sesuai surat penugasan untuk menerima/memeriksa hasil pekerjaan/jasa untuk setiap bulan/termin maka PPHP bertugas untuk setiap penyerahan pekerjaan/jasa setiap bulan/termin. Bila tidak ada penugasan seperti tersebut maka peran PPHP melakukan serah terima pekerjaan setelah pekerjaan selsai 100% sesuai dengan kontrak.