Sunday, July 28, 2013

Sanggahan ditembuskan ke aparat penegak hukum ?


Sehubungan adanya sanggahan dari salah satu peserta lelang yang gugur bahwa surat sanggahan tersebut ditembuskan kepada Polres dan Kajari (jawaban sanggah, saat ini  sudah diterima oleh penyedia).
Apakah surat Pokja ULP perihal jawaban sanggah tersebut perlu disampaikan tembusan kepada Polres dan Kajari ?


Yang mana pada standar dokumen pengadaan salah satu tembusan sanggahan hanya disampaikan Kepada APIP / Inspektorat.
Saat ini kami Pokja ULP dan PPK diproses oleh aparat penegak hukum, padahal sanggahan banding dari penyedia tidak ada sampai sekarang (sudah 7 hari kerja setelah jawaban sanggah diterima oleh penyedia), jawaban sanggah terlampir. Tks.

Ketentuan tembusan surat sanggahan sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 81 Ayat (2). Oleh karena itu, untuk jawaban atas surat sanggahan, sesuai dengan ketentuan, ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Pemerintah Daerah.
Mohon disampaikan ke aparat penegak hukum bahwa pelelangan adalah wilayah hukum administrasi. Sehingga pengaduan dari Penyedia yang tidak puas yang disampaikan ke aparat penegak hukum tidak perlu ditanggapi oleh aparat penegak hukum.
Penyedia yang tidak puas bisa mengajukan sanggah, sanggah banding atau pengaduan atau ke PTUN.

Mohon penjelasan ini dicetak dan disampaikan ke aparat penegak hukum yang bersangkutan.
Jangan sampai  pembangunan daerah dan kemajuan bangsa ini tersandera oleh ketidaktepatan penanganan pengaduan.

No comments:

Post a Comment