Kewenangan KPK Menangani Kasus Suap Dan Gratifikasi

KPK berwenang memproses kerugian Negara untuk nilai di atas Rp. 1 miliar ke atas.

Sedangkan untuk suap, gratifikasi  kewenangan KPK untuk nilai berapapun (bisa dibawah Rp 1 miliar), yang melibatkan aparat penegak hukum  (polisi, jaksa dan hakim), penyelenggara negara (PNS. Anggota DPRD, anggota DPR, pejabat Negara dst) dan orang lain (penyedia dsb).

Dengan demikian dimohon, sudah saatnya kita menghentikan kebiasaan menyuap dan gratifikasi.

Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).