Koperasi sebagai penyedia atau sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola

a.       Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (1), dinyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; 

b.      Mengacu pada ketentuan di atas, koperasi dapat menjadi penyedia barang/jasa dan mengikuti pengadaan barang/jasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dan mempunyai kompetensi antara lain memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa. 

c.       Pimpinan koperasi atau yang mewakili badan usaha tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 19 ayat (3));  

d. Harga transaksi dengan koperasi yang terjadi tidak boleh melampui harga pasar.

e. Koperasi adalah badan usaha yang mencari keuntungan maka koperasi tidak termasuk kelompok masyarakat yang dapat melakukan kegiatan swakelola.