PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

PASAL 183 KUHAP :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Alat Bukti yang sah

1. Keterangan saksi

2. keterangan ahli

3. surat

4. petunjuk

5. keterangan terdakwa

 Pasal 186 KUHAP :

  “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

Keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas (vrij bewijskranct), tidak sempurna dan tidak menentukan, terserah kepada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya/tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima keterangan ahli. Karena, keterangan ahli sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan suatu keadaan yang masih kurang terang tentang suatu hal atau suatu  keadaan, bukan mengenai siapa pelakunya.