TIPS MENJAWAB SANGGAH UNTUK POKJA ULP

Penulis

Samudra Gunadharma

Pejabat Pengadaan pada PPK V LKPP periode 2010 – 2012

                Sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan oleh Pokja ULP, sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 17 ayat 2 huruf g butir 1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012, pokja ULP menjawab sanggah dari peserta pelelangan, peserta pelelangan yang memasukan dokumen penawaran namun tidak puas atas penetapan pemenang dapat mengajukan sanggah , menjawab sanggah merupakan hal yang terkadang menimbulkan permasalahan tersendiri. Seringkali peserta yang mengajukan sanggah melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti dengan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, mengungkapkan ketidakpuasan dengan ancaman, bahkan sampai menembuskan surat sanggah ke pihak-pihak yang memiliki kewenangan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dianggap punya pengaruh besar.

                Terkadang pula, dalam menjawab sanggah, Pokja ULP mengalami kesulitan dalam bagaimana harus menjawab sehingga banyak diantara mereka sampai harus berkonsultasi dengan LKPP. Seringkali pula konsultasi ke LKPP dilakukan melalui surat tertulis yang tentunya akan sangat banyak memakan waktu. Konsultasi ini juga dinilai tidak efisien, karena biasanya pihak Pokja ULP “terpaksa” melakukan perjalanan dinas ke LKPP yang tentunya akan sangat banyak mengorbankan waktu, tenaga dan biaya “hanya” untuk sekedar meminta pendapat atas kasus yang dialami.

Lalu bagaimana caranya menjawab sanggah yang diajukan peserta? Dengan diperkenalkannya fitur sanggah pada aplikasi SPSE memungkinkan peserta pelelangan yang memasukan dokumen penawaran untuk menyampaikan sanggah. Namun juga tidak dapat dipungkiri juga, bahwa ada keadaan tertentu dimana peserta dapat mengajukan sanggah diluar aplikasi yang sampai saat ini, berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, juga diakui sebagai surat sanggah yang wajib dijawab oleh Pokja ULP. Oleh karenanya, perlu bagi penulis untuk memberikan Tips bagaimana menjawab sanggah untuk para pembaca yang diangkat menjadi Pokja ULP.

1.       Pahami aturan yang ada di Dokumen Pengadaan

Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 berikut petunjuk teknisnya, Dokumen Pengadaan adalah aturan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pokja ULP dalam mengevaluasi dokumen penawaran. Gugur atau tidaknya penawaran dari peserta sangat tergantung dari apakah isi dokumen penawaran telah sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan atau tidak. Sebelum menjawab sanggah, pastikan bahwa seluruh personil Pokja ULP telah memahami semua aturan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan

2.       Pahami subtsansi materi sanggah

Seringkali peserta melayangkan permasalahan materi sanggah dalam bentuk surat berlembar-lembar, namun intinya hanya menunjukan bahwa Pokja ULP salah dalam melakukan evaluasi. Karenanya perlu kesepahaman antar sesama anggota Pokja ULP tentang subtsansi materi sanggah yang diajukan peserta.

3.       Perkuat dengan dokumentasi yang memadai

Dokumentasi sangat penting dalam menjawab sanggah. Karenanya, Pokja ULP wajib memastikan bahwa tahapan pelelangan yang menjadi tanggung jawabnya telah terdokumentasi dengan baik dan memadai. Mulai dari tahap pengumuman pelelangan sampai dengan penetapan pemenang telah didukung oleh dokumentasi yang memadai.

4.       Bandingkan subtansi materi yang disanggah dengan aturan di Dokumen Pengadaan dan dokumentasi untuk kemudian dibuatkan berita acara

Segera setelah mengetahui dengan jelas materi yang disanggah, maka Pokja ULP langsung membandingkan materi yang disanggah dengan aturan di Dokumen Pengadaan dan dokumentasi yang telah dibuat. Jika materi sanggah tersebut ternyata telah sesuai dengan aturan di Dokumen Pengadaan dan hasil dokumentasi, maka jangan ragu untuk menyatakan bahwa sanggah dinyatakan benar. Namun jika tidak, jangan ragu pula menyatakan sanggah dinyatakan tidak benar. Apa pun hasilnya, buatkan berita acara khusus mengenai hal tersebut.

5.       Berikan jawaban langsung kepada materi yang disanggah

Dari pemantauan penulis, seringkali Pokja ULP tidak langsung menjawab materi yang disanggah. Terkadang pula pokja ULP hanya asal-asalan dalam menjawab. Sebagai bagian dari profesionalitas, Pokja ULP harus langsung menjawab materi yang disanggah. Jawaban secara langsung juga akan mengurangi peluang peserta untuk mengajukan sanggahan banding dan atau pengaduan.

Demikian tips dari penulis, semoga bermanfaat!