Apakah Pembayaran Kontrak Jasa Konsultasi Yang Menggunakan Kontrak Lump Sum masih diperlukan rincian bukti ?

Dalam pasal 51 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya disebutkan antara lain bahwa kontrak lump sum  untuk sifat pekerjaan yang berorientasi kepada keluaran (output based), total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Berdasarkan penjelasan di atas, kontrak lump sum tidak ada perubahan harga dan output harus dicapai sesuai termin atau sekaligus. Dengan demikian tidak diperlukan adanya rincian pembayaran seperti daftar hadir, tiket perjalanan dan sebagainya.

Selanjutnya perlu diperhatikan terhadap kontrak yang telah dilakukan, dalam hal di kontrak masih mencantumkan hal-hal yang rinci mengenai nilai rupiah untuk masing-masing item ( misalnya di daftar kuantitas dan harga), di kontrak mengenai pembayarannya masih mensyaratkan adanya bukti-bukti mengenai syarat pembayaran dan atau di kontrak mencamtumkan cara pembayaran berdasarkan prestasi secara waktu (misal, bulanan)  maka kontrak tersebut bukan kontrak lump sum.