Thursday, January 2, 2014

Kebijakan Kejaksaan dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan kontrak



Begitu pula halnya dalam mengantisipasi banyaknya laporan terkait pengadaan barang dan jasa,
yang semata-mata merupakan ungkapan ketidakpuaasan dari pihak-pihak tertentu yang kalah dalam proses lelang. Dalam hal ini, Jampidsus telah mengambil kebijakan dan memberikan petunjuk kepada para Kajati didaerah untuk tidak melakukan penyelidikan, baik terhadap proyek yang masih dalam tahap pelelangan maupun terhadap proyek yang belum diserahterimakan pekerjaannya dari pemborong kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun terhadap proyek yang masih dalam tahap pemeliharaan. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan, apabila terdapat bukti yang cukup adanya tindak pidana penyuapan ataupun permufakataan jahat, yang menimbulkan kontra produktif  dan bias dalam pelaksanaan pembangunan.

Surat JAM  Pidsus No. B1237/Fd.1/06//2009 Tentang Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pemerintahan Masih Pada Tahap Pelelangan.

Tulisan ini diambil dari buku “Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, Penulis D. Andhi Nirwanto

1 comment:

  1. jaksa polisi pengacara...
    pernahkah bapak ngobrol-ngobrol dengan polisi yg lurus? ada pak, tapi jumlahnya SANGAT sedikit.
    instansi tercermin pada pimpinan, pimpinan tercermin pada anak buah.
    pernahkah bapak dengar idiom ular-katak?
    tahukah bapak mekanisme subsidi info dan setor kasus?
    andai bisa ada yang melakukan penelitian tentang hal-hal tersebut, borok-borok negeri ini MUNGKIN dapat dikelupas lebih cepat dan tuntas daripada sekedar undang-undang atau kebijakan pun petunjuk, model seperti itu. sayangnya, semakin tinggi kedudukan semakin ia mengaburkan warna tanah yang
    masih dipijak dan rasa air yang masih ditenggak.
    salam hormat pak

    ReplyDelete