Monday, June 23, 2014

Apakah PPK memberikan data HPS kepada pokja ULP berupa nilai total atau rinciannya ?

Kapan diberikan kepada pokja ULP ?

  1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya (Pasal 66 ayat (5) huruf a);
  2. PPK menyampaikan HPS kepada Pokja ULP dalam bentuk rincian harga sebagai dasar bagi Pokja ULP untuk menilai kewajaran harga penawaran penyedia. Disamping itu, rincian HPS menjadi dasar bagi Pokja ULP dalam melakukan negosiasi harga kepada penyedia bilamana penawaran yang masuk pada tahap pelelangan ulang penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) penawaran. Penyampaian HPS dilakukan pada tahapan Persiapan Pengadaan sebagai dasar Pokja ULP untuk menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
Apakah ada kewajiban pokja ULP untuk melakukan kembalu survey harga ?
Pada Pasal 17 ayat (3), disebutkan bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Dengan demikian, pokja ULP tidak ada kewajiban melakukan survei pasar namun bilamana Pokja ULP menemukan bahwa HPS PPK lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku, Pokja ULP dapat mengusulkan perubahan HPS kepada PPK.
                     

2 comments:

  1. Thanks Pak Mudji untuk penjelasannya.

    ReplyDelete
  2. Mohon informasi tentang metode pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana Corporate Social Responsibility (CSR) Pak yang pengelolaannya setelah diserahkan ke pemerintah daerah yang kemudian pemerintah daerah menunjuk salah satu dinas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. yang mana kegiatan tersebut dalam bentuk pengadaan barang dan pekerjaan konstruksi, masing masing nilainya diatas 200 juta rupiah. thanks pak.

    ReplyDelete