PENUNJUKAN LANGSUNG KONSULTAN HUKUM

Sehubungan dengan adanya gugatan perkara perdata terhadap tergugat  Pemerintah Kota maka bersama ini di sampaikan, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf e:  Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Kriteria keadaan tertentu tersebut, meliputi pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. Sesuai dengan hal tersebut di ajukan beberapa pertanyaan: 1. Apakah penunjukan satu advokat secara langsung memlalui proses survey, mengingat banyak advokat yang bisa menangani perkara tersebut. 2. Jika menunjuk salah satu advokat bagaimana dasar penunjukannya, mengingat tarif setiap advokat tidak sama, berbeda antara satu advokat dan advokat lainnya. 3. Apakah menunjuk advokat yang memberika tarif jasa termurah, atau advokat dengan kredibilitas baik dengan tarif yang mahal. 4. Bagaimana bentuk HPS dari pengadaan jasa ini? jika mengacu pada format HPS dalam SDP sangat sulit membagi biaya langsung personil dan biaya tidak langsung. 5. Bagaimana mengevaluasi penawaran penyedia apakah menggunakan metode evaluasi jasa konsultan seperti di dokumen SDP? 6. Bagaimana bentuk pembayarannya apakah di perlukan tim penilai atau Panitia penerima hasil pekerjaan? 7. Apakah konsekuensi yang di terima setiap orang yang terlibat dalam Pengadaan jasa advokat jika pada persidangan advokat gagal dalam persidangan? Tanggapan : Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 ayat (1), dinyatakan bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Menurut Pasal 44 ayat (2) e., salah satu kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; Mengacu pada ketentuan butir 1 (satu) di atas, Pengadaan Jasa Konsultan Hukum/Advokat dapat dilaksanakan melalui penunjukan langsung jika memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) e. Penunjukan langsung dilakukan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi (Pasal 44 ayat (3)); Penunjukan langsung dilakukan kepada penyedia badan usaha/perorangan yang kompeten. Penunjukan langsung dilakukan kepada satu konsultan hukum yang berkualitas. Dalam melakukan proses penunjukan langsung harus dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan (Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (3)), mengingat dalam penunjukan langsung tidak terjadi kompetisi.Dalam hal tidak dicapai kesepakatan, maka penunjukan langsung gagal, selanjutnya dicari konsultan hukum lain. SDP yang dapat menggunakan SDP penunjukan langsung, dan dapat diedit sesuai kebutuhan. Dalam hal tugas konsultan hukum gagal, hal tersebut diluar kewenangan pejabat/pokja pengadaan dan PPK pembayaran sesuai ketentuan spk/kontrak, agar dikoordinasikan dengan bagian keuangan.