IP Address yang sama dalam pelelangan

 Pada paket pekerjaan Rehabilitasi Gedung Tahun Anggaran 2014 yang sedang kami lelangkan saat ini, hasil evaluasi log access terhadap empat perusahaan yang memasukkan penawaran menunjukkan bahwa terdapat tiga perusahaan yang menggunakan IP Address yang sama .

Berdasarkan pemeriksaan auditor terhadap pelaksanaan pelelangan tahun  lalu terhadap kasus yang sama seperti ini, audiror merekomendasikan kepada Pokja ULP untuk menggugurkan peserta tersebut karena terindikasi melakukan persekongkolan/pengaturan antar peserta sehingga membuat proses pengadaan menjadi tidak sehat. Bahkan auditor  merekomendasikan kepada Pokja ULP untuk memberikan sanksi daftar hitam kepada perusahaan yang menggunakan IP Address yang sama tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kami bermohon mendapat jawaban terhadap dua pertanyaan :

1. Apakah penggunaan IP Address yang sama oleh lebih dari satu perusahaan dalam satu paket pekerjaan dapat digugurkan di tahap evaluasi administrasi?

2. Apakah penggunaan IP Address yang sama oleh lebih dari satu perusahaan dalam satu paket pekerjaan cukup kuat menjadi dasar untuk melakukan pemberian sanksi pencantuman daftar hitam?

Tanggapan :

1.      Mengenai kode akses IP yang sama bisa terjadi karena :

a.       Dari ruang bidding room lpse yang sama

b.      Dari area akses kode WIFI yang sama

c.       Dari laptop dan  akses internet yang sama

Terhadap temuan mengenai kode IP yang sama, merupakan bahan untuk menjadi perhatian  mendalami lebih lanjut adanya pengaturan lelang.

Namun mengingat semua peserta tidak dari IP addres yang sama, berarti hal tersebut tidak mutlak adanya pengaturan lelang.

Pengaturan lelang antara lain sebagaimana temuan sesuai  Perpres 54 tahun 2010 pasal  93 ayat 1 e dan penjelasannya.

“dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”

Penjelasan: Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/ Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;

2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;

3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang /Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;

5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Menurut pendapat penulis, bila semua penyedia yang melakukan pelelangan terbukti melakukan pengaturan akan mengakibatkan pelelangan gagal. Namun dalam hal tidak semua penyedia melakukan pengaturan (persengkokolan) maka pelelangan dapat diteruskan. Penyedia yang terbukti melakukan pengaturan digugurkan, dikenakan daftar hitam dan jaminan penawaran dicairkan.
Membuktikan penyedia melakukan persengkokolan merupakan hal yang tidak sederhana.
Diharapkan dengan adanya SPSE, persengkokolan lelang akan berkurang, karena tidak dapat dibatasi lagi penyedianya, siapa saja bisa ikut sebagai peserta pelelangan.

2.      Bila penyedia TIDAK TERBUKTI melakukan persengkokolan lelang walau asal IP adress sama maka penyedia tidak dapat dikenakan sanksi daftar hitam.