PELAKSANA EPURCHASING

Perpres 4/2015 pasal 110 ayat 5 :
(5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
Siapakah yang dimaksud dengan pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau Instansi/Institusi ?

Untuk sekolah, puskesmas dan suatu instansi yang tidak memiliki pejabat pengadaan/PPK, sedangkan sekolah, puskemas/instansi tersebut dapat melakukan pengadaan maka dapat ditunjuk pegawai untuk melakukan proses epurchasing.

Demikian juga untuk  BUMN/BUMD, RS swasta dsb bisa melakukan epurchasing dan menunjuk pegawainya yang kompeten.

Epurchasing seperti membeli secara langsung sehingga tidak diperlukan adanya sertifikasi jabatan pengadaan