PENGUMUMAN DI KORAN SEBAGAI TAMBAHAN PENGUMUMAN

JAKARTA 17 APRIL 2015

1.        pengumuman harus dipastikan telah ada di  LPSE.

Perpres 54 tahun 2010 (dan perubahannya) Pasal 17 ayat 2d

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

Penjelasan: Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.

2.        bila telah ada anggaran pengumuman maka pengumuman dapat ditambahkan di koran .

Silahkan baca dulu

http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/3371

3.        bila belum ada anggaran pengumuman di koran, pelelangan tetap dapat dilakukan , bersamaa agar  melakukan pengusulan anggaran"

4.        Surat Edaran bukan produk hukum yg mempunyai sanksi

       @Juni Irawati (Bengkulu):
a.      Surat Edaran Menteri Bukan Peraturan Perundang-undangan, hal itu dikarenakan Surat Edaran Menteri tidak memuat tentang Norma tingkah laku (Larangan, Perintah, Ijin dan pembebasan), Kewenangan (Berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan.[37]

b.      Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak

c.      Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

d.      Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma

e.      Surat Edaran merupakan suatu PERINTAH pejabat tertentu kapada bawahannya/orang di bawah binaannya.

f.        Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edaran Menteri, Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran.

g.      Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlulan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:
- Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak.
- Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan.
- Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

h.      Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya