YANG MELAKUKAN PROSES E-PURCHASING

Pejabat Pengadaan untuk pelaksanaan Epurchasing dapat memproses sampai dengan nilai berapapun (tidak dibatasi s.d. rp 200 juta)

Pejabat Pengadaan untuk nilai s.d. Rp 200 juta (pasal 17) adalah untuk pengadaan langsung. Untuk penunjukan langsung s.d Rp 200 juta. Untuk Epurchasing tidak dibatasi nilainya

E-purchasing tidak dilakukan lagi oleh pokja ULP.
E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
(tidak dibatasi nilainya )
Pasal berapa ini ?

Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi ( untuk melakukan E-purchasing), dilakukan dalam hal di suatu instansi tidak ada pejabat pengadaan/PPK seperti di sekolah, puskesmas, lembaga non pemerintah, bumd, bumn dsb

Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi ( untuk melakukan E-purchasing) tidak perlu bersertifikat pengadaan.

Pasal 110 ayat (3) Perpres 4/2015 yang menyatakan bahwa e-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi, bisa jadi tidak ada ketentuan batasan nilai bagi Pejabat Pengadaan untuk melakukan pengadaan melalui e-Purcasing, mengingat pembelian dengan e-Purchasing dianggap tidak memiliki perbedaan tatacara untuk nilai diatas atau dibawah Rp. 200 juta

Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengatur definisi Pejabat Pengadaan. Dalam perpres tersebut Pejabat Pengadaan didefiniskan sebagai personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing