penyedia yang tanda tangan kontrak

Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, pasal 86 ayat 5 dan 6.

Pasal 86

(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan  mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bagaimana terkait pembuktian sebagai tenaga tetap ? Pembayaran pajak dan BPJS

Apakah Perpres 16 tahun 2018 membahas siapa yang berwenangan tanda tangan tangan kontrak ?

Tidak ada

Disebutkan dalam Per LKPP No. 9 tahun 2018  mengenai  pihak pemerintah, siapa saja yang dapat tanda tangan kontrak, yaitu PA / KPA / PPK, sedangan siapa yang berwenang tanda tangan kontrak dari sisi penyedia ? 

POIN 7.2.2

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar,

yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. 

Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang

mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus /karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.

Berdasar SDP Permen PUPR 7 2019 pihak penyedia yang dapat tanda tangan kontrak adalah

Direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Mitigasi risiko, jangan memalsu atau pinjam bendera.

Untuk yang ingin memajukan sektor kesehatan.
Mari pengelola RSUD, Dinkes, Puskesmas , ULP atau UKPBJ atau para instruktur atau konsultan atau akademisi untuk menghadirinya.