Monday, July 6, 2015

penyedia yang tanda tangan kontrak

Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, pasal 86 ayat 5 dan 6.
Pasal 86
(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan  mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bagaimana terkait pembuktian sebagai tenaga tetap ? Pembayaran pajak dan BPJS

Apakah Perpres 16 tahun 2018 membahas siapa yang berwenangan tanda tangan tangan kontrak ?
Tidak ada
Disebutkan dalam Per LKPP No. 9 tahun 2018  mengenai  pihak pemerintah, siapa saja yang dapat tanda tangan kontrak, yaitu PA / KPA / PPK, sedangan siapa yang berwenang tanda tangan kontrak dari sisi penyedia tidak disebutkan.  Meskipun dengan demikian yang diuraikan dalam Perpres 54 dapat digunakan.

Mitigasi risiko, jangan memalsu atau pinjam bendera.



3 comments:

  1. Bagaimana cara membuktikan terkait "tenaga kerja tetap"?

    ReplyDelete
  2. Dari pelaporan spt tahunan dan bpjs pak

    ReplyDelete
  3. pada point (6) selain surat kuasa asli bermeterai, perlukah bukti lain yang disertakan

    ReplyDelete