Tuesday, August 4, 2015

Perka LKPP No 7 tahun 2015

Kewenangan dan pendelegasian kewenangan di  berbagai Kementerian/Lembaga/Pemda dsb
memiliki kesamaan dan perbedaan-perbedaan.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan maka dengan demikian tidak dapat dipaksakan untuk seragam, sehingga perlu dibuat Perka (Peraturan Kepala) LKPP No. 7  tahun 2015

Dengan perka tersebut intinya sebagai berikut :

PENGGUNA ANGGARAN
dapat memegang sendiri kewenangan yang dimiliki
dapat menyerahkan sebagian
dapat menyerahkan seluruhnya

Perka 7 tahun 2015

Perka 1 tahun 2014

1 comment:

  1. pada tanggal 8 Januari 2014 ada di keluarkannya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Nomor1 tahun 2014 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Jadi dlm proses pengadaan langsung barang/jasa yang menetapkan spesifikasi, HPS dan Kontrak adalah Kuasa Pengguna anggaran.
    Nah, sekarang pd tgl 20 Maret 2015 di keluarkannya lg Perka LKPP Nomor 7 tahun 2015 tentang PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARNG/JASA PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
    Yang ingin saya tanyakan maksud Perka No. 7 tahun 2015 apakah harus Pengguna Anggaran yg menetapkan spesifikasi, HPS dan dan menandatangi kontrak adalah Pengguna Anggaran ?
    atau apakah perlu di tetapkannya PPK oleh PA ?
    Mohon penjelasannya, terima kasih.

    ReplyDelete