HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DAPAT DIPERTANYAKAN KEBENARANNYA

Bila hasil pengadaan prosesnya ternyata diketahui tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka hasil pengadaan perlu dinilai oleh APIP mengenai azas manfaat dan kewajaran harga pasarnya.

Bila ada mark up harga akan menimbulkan kerugian negara.

Apakah kerugian negara bisa dihitung dengan benar ?

Ketidak tepatan penerapan perhitungan kerugian negara, sebenarnya merugikan pengelola pengadaan dan merugikan para penyedia

Kebenaran mengenai kerugian negara bisa dipertanyakan mengenai :

1. kewenangan pihak yang menghitung

2. bagaimana cara menghitung

3. diperbandingkan kewajaran harga perhitungan dengan data lain (apple to apple)

Terhadap temuan kerugian negara, kita bisa bersikap :

1. bisa dijelaskan disampaikan lisan kepada yang menemukan

2. bisa disampaikan tertulis di LHP / BA Pemeriksaan

3. bisa dibantah dengan argumen dipengadilan

4. bisa digugat di pengadilan

Karena sifat kerugian negara itu harus NYATA DAN PASTI, jangan kira-kira atau cuma bersifat potensi.

Dalam praktik penegakan hukum, pengertian keuangan Negara berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 butir 22
berkaitan erat dengan pengertian istilah “Kerugian Negara/Daerah”.
[1] Pengertian istilah “ Kerugian  Negara/Daerah”dalam UU Perbendaharaan Negara telah memperjelas/ mempertegas batasan tentang kerugian keuangan Negara/ daerah, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.