Sunday, January 24, 2016

INPRES NO 1 TAHUN 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, dengan ini menginstruksikan: 

Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
1. Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2. Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

3. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administratif yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan berdasarkan:
a. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
b. alasan yang objektif;
c. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
d. dilakukan dengan iktikad baik.

5. Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan.

6. Menggunakan pendapat dan/atau penjelasan/keterangan ahli dari kementerian/lembaga yang berwenang sebagai tafsir resmi dari peraturan perundang-undangan terkait.

7. Menyusun peraturan internal mengenai tata cara (Standar Operasional dan Prosedur/SOP) penanganan laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai dasar pelaksanaan tugas di masing-masing jajaran unit instansi vertikal.

8. Memberikan pendampingan/pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran dibawahnya dan memberikan tindakan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

Selengkapnya klik di sini

3 comments:

  1. Salam kenal, saya Dony Ramdhan ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Mudjisantosa dalam menulis materi yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa. Bapak sangat produktif dalam berbagi pengetahuan dan pada blog ini saya banyak memperoleh pengetahuan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa. Semoga Tuhan YME selalu memberikan berkah kesehatan pada Bapak sehingga Bapak dapat terus berkarya. Salam

    ReplyDelete
  2. kriteria proyek strategis nasional kurang rinci berdasarkan Perpres No.3 Tahun 2016. menurut Pa Mudji kalau di daerah seperti apa ?

    ReplyDelete
  3. Salam, yang bagaimana itu proyek strategis nasional tolong dirinci apa-apa saja yang dimaksud terutama kami dari daerah itu masih bingung jangan sampai ada yang mengartikan lain terutama pihak institusi hukum dan lsm-lsm yang seenaknya memeriksa/menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat, sehingga kami takut berbuat, amiin
    balas

    ReplyDelete