HASIL PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA , TIDAK DAPAT DILAKUKAN

Bagaimana dengan hasil perencanaan yang tidak bisa dipakai, akibat tidak validnya haasil pengujian tanah, kedalaman pondasi yang disyaratkan dalam perencanaan tidak bisa dipakai.

Seperti, hasil perencanaan kedalaman pondasi 7meter, sedangkan hasil pengukuran ulang 14 meter, nah sejauhmana tanggung jawab  konsultan perencana dalam hal ini ?

Terhadap pertanyaan di atas, diperlukan pertanyaan balik sbb :

Apakah hasil uji telah mencukupi sedangkan kejadiannya bukan pada titik yang diuji ? Ataukah memang semua titik tidak valid ?

Respon :

Semuanya tidak valid pak, umpanya hasil uji konsultan 6m, dilapangan seharusnya 12m, dan ini sangat berpengaruh ke bangunan, sehingga  terjadi adendum untuk pondasi hampir 20%, dan berdampak bangunan tdk selesai 100%, krn uangnya terpakai untuk pondasi, demikian pak, tks

Persoalan klasik di pekerjaan perencanaan, adalah karena PPK sering tidak kompeten dan tidak mempunyai pembantu seperti tim teknis yang kompeten dan tidak profesional untuk menilai pekerjaan perencanaan, disamping itu TOR atau KAK nya sering copy paste, dengan yang terdahulu, wajar saja hasil kerja konsultan  perencanaan jelek karena kurang ada penilaian atau pengawasan.

Proses pekerjaan yang tidak terjamin, menyebabkan hasil yang tidak berkualitas , bahkan tidak berguna. Ini  akibat manajemen proyek yang tidak dijalankan seperti PCM.

Ada beberapa hal penyebab lain, seperti pemancangannya, apakah menggunakan tekanan yang yang sama seperti yang digunakan  pada perencanaan.

Sebaiknya untuk tiang pancang, menggunakan test pile terlebih  dulu, kemudian jika test pile terjadi perbedaan dengan hasil perencanaan lakukan soil test kembali, ajukan review design dan perencana berkewajiban melakukan itu.

Kadang kontraktor pelaksana tidak telaten melakukan review design, sehingga kesalahan perencanaan diketahui di tengah masa pelaksanaan sehingga secara tidak langsung PPK menemui kerumitan.

Kalau mengikuti Perpres adalah membuat perencanaan ulang tanpa adanya tambahan biaya dari negara.

Tetapi kalau sudah berjalan atau fisik bangunannya sudah selesai dengan perencanaan yang berubah, dilihat dulu, masalahnya menjadi tanggung jawab siapa ?

Apakah kontraktor pelaksana ? Karena tidak mereview hasil konsultan perencana atau memberitahu hasil konsultan perencana tidak dapat diterapkan.

Ataukah hasil konsultan perencana banyak salahnya ?

Ataukah PPK tidak melakukan manajemen kontrak, seperti PCM dsb ?

Kalau konsultan perencana banyak salahnya, harusnya memperbarui pekerjaan, Kalau mengikuti Perpres adalah membuat perencanaan ulang tanpa adanya tambahan biaya dari negara.

Kalau konsultan perencana sudah menyatakan benar namun realisasinya tidak bisa dilakukan maka konsultan perencana, tidak layak dibayar, kalau sudah dibayar, ya harus disetor kembali.

Penulis, tidak begitu pakar dalam pekerjaan konstruksi, silakan dikoordinasikan dengan dinas PU / Kemen PUPR