Thursday, June 16, 2016

PENGADAAN DI KONI

Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 2);
Mengingat bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bukan merupakan bagian dari K/L/D/I maka tata cara pembelian peraltan kontingen mengikuti skema  pembiayaannya. Dalam hal pengadaan peralatan kontingen dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kemudian dihibahkan dalam bentuk barang kepada KONI Daerah, maka proses pembelian peralatan dimaksud dilakukan melalui metode Pelelangan Sederhana yang dilaksanakan oleh ULP Pemda. Namun bilamana skema pembiayaannya melalui pengalihan dana secara langsung dari Pemda kepada KONI daerah, maka KONI pemda dapat menyusun sendiri Pedoman Pelaksanaan Kegiatan termasuk di dalamnya tata cara pengadaan barang/jasa. Meskipun demikian, diharapkan penyusunan pedoman tersebut tetap mengikuti prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 5 yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dengan demikian PA/KPA yang memiliki kegiatan dimaksud harus dapat mempertanggungjawabkan baik dari aspek teknis maupun aspek administratif.

Bagaimana kalau ada pengadaan pekerjaan konstruksi di KONI ?

Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada Pasal 31

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan  ketentuan sebagai berikut:
c.         pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
Penjelasan: Yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sederhana antara lain pengecatan dan pembuatan/ pengerasan jalan lingkungan.

d.        konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Penjelasan: Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.
pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat a.        Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

Jadi bantuan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi agar dilakukan oleh instansi yang kompeten seperti Dinas PU / Kemen PU, hasilnya diberikan kepada KONI.
RUP, PPK dst agar di Dinas PU / Kemen PU.

1 comment: