Thursday, June 16, 2016

PENGADAAN DI KONI

Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 2);

Mengingat bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bukan merupakan bagian dari K/L/D/I maka tata cara pembelian peraltan kontingen mengikuti skema  pembiayaannya. Dalam hal pengadaan peralatan kontingen dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kemudian dihibahkan dalam bentuk barang kepada KONI Daerah, maka proses pembelian peralatan dimaksud dilakukan melalui metode Pelelangan Sederhana yang dilaksanakan oleh ULP Pemda. Namun bilamana skema pembiayaannya melalui pengalihan dana secara langsung dari Pemda kepada KONI daerah, maka KONI pemda dapat menyusun sendiri Pedoman Pelaksanaan Kegiatan termasuk di dalamnya tata cara pengadaan barang/jasa. Meskipun demikian, diharapkan penyusunan pedoman tersebut tetap mengikuti prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 5 yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dengan demikian PA/KPA yang memiliki kegiatan dimaksud harus dapat mempertanggungjawabkan baik dari aspek teknis maupun aspek administratif.

1 comment: