PEMOTONGAN ANGGARAN, BAGAIMANA DENGAN KONTRAK nya ?

1.   Penghematan anggaran sedapat mungkin tidak mengganggu anggaran kontrak yang sudah ditandatangani, sehingga tetap dapat dilaksanakan sebagaimana rencana semula dan tidak menimbulkan permasalahan dengan Penyedia Barang/Jasa yang sudah berkontrak.

2.    Apabila terjadi permasalahan kontrak akibat pemotongan anggaran kami menyarankan 5 alternatif solusi, sebagai berikut:

a.    Bayar Utang

Penyedia Barang/Jasa tetap menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan kontrak dan sebagian/seluruh pembayaran dibayar pada tahun anggaran 2017, dengan sebelumnya diaudit oleh Inspektorat atau BPKP.

b.    Perpanjangan Waktu

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan diperpanjang sampai dengan tahun 2017 serta sebagian pembayaran dipindah pada tahun 2017.

c.    Penghentian Sementara

Penghentian sementara penyelesaian pekerjaan sampai akhir 2016 dan kemudian pekerjaan dan pembayaran dilanjutkan pada tahun 2017.

d.    Optimalisasi

Dilakukan optimalisasi penyesuaian ruang lingkup pekerjaan berdasarkan maksimal ketersediaan anggaran. Alternatif ini tidak dapat diterapkanuntuk kontrak lump sum atau porsi kontrak lump sum untuk kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

e.    Pemutusan Kontrak

Apabila 4 (empat) alternative solusi di atas tidak disepakati, maka kontrak dihentikan/diputus dan Penyedia Barang/Jasa tidak dikenakan sanksi. Setelah dilakukan pemutusan kontrak, maka pembayaran prestasi pekerjaan yang layak dibayar agar dilakukan audit oleh Inspektorat atau BPKP.

3.    Alternatif solusi di atas harus disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam perubahan kontrak.

4.    Khusus untuk alternatif 2a, 2b, dan 2c, PA wajib menjamin ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2017.

5.    Terkait dengan mekanisme pembayaran hutang yang akan dibebankan pada APBD agar dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.