PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Pasal 3

(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.

(2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

(3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 4

(1) Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.

(2) Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 5

(1) Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;

b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

c. menjadi tersangka dan ditahan;

d. menjadi terpidana; atau

e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Rujukan 

Peraturan BPK RI No. 2 tahun 2017