Addendum kontrak untuk kepentingan pembayaran

Dalam DPA, paket pengadaan AC sebesar Rp. 295.000.000,- dirincikan menjadi 3 item, yaitu :

1. AC 1 PK (5 unit) dengan harga satuan 6.000.000  = 30.000.000

2. AC 2 PK :15 unit dengan harga satuan 9.000.000 = 135.000.000

3. AC Cassete 2 PK  : 5 unit dengan harga satuan 26.000.000 = 130.000.000

Sedangkan HPS untuk paket ini adalah :

1. AC 1 PK (5 unit) dengan harga satuan 5.000.000  = 25.000.000

2. AC 2 PK :15 unit dengan harga satuan 8.000.000 = 120.000.000

3. AC Cassete 2 PK  : 5 unit dengan harga satuan 20.000.000 = 100.000.000

Setelah ditambah PPN 10%, Total HPS = Rp. 269.500.000

Sedangkan saat dilelang, harga penawaran dari pemenang lelang adalah sebagai berikut :

1. AC 1 PK (5 unit) dengan harga satuan 6.000.000  = 30.000.000

2. AC 2 PK :15 unit dengan harga satuan 7.000.000 = 105.000.000

3. AC Cassete 2 PK  : 5 unit dengan harga satuan 19.000.000 = 95.000.000

Setelah ditambah PPN 10%, Total HPS = Rp. 253.000.000

Pada saat lelang, Pokja ULP melakukan klarifikasi terhadap harga satuan AC 1 PK yang dianggap harga satuan timpang, dan kesimpulannya harga AC 1 PK sesuai spesifikasi yang diminta berkisar di atas Rp. 6 jt.

Nah, setelah kontrak selesai, pada saat pencairan uang muka, pihak keuangan tidak bisa mencairkan dengan alasan nilai satuan penawaran AC 1 PK lebih tinggi dari harga satuan pagu dalam DPA, walaupun nilai total penawaran lebih rendah dari nilai total HPS.

Bagaimana kami menindaklanjuti kasus seperti ini?

Agar dilakukan addendum kontrak untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, dengan nilai kontrak tetap.