Contoh FORM surat pemberitahuan keadaan kahar dari penyedia

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia  Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SURAT PEMBERITAHUAN KEADAAN KAHAR

..... ,...... 2017

Nomor             :

Lampiran         :

Perihal             :

Kepada Yth. PPK

.......................

Di.

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan .............. Kontrak...... No.... tanggal...............

Bersama ini disampaikan bahwa pada  pekerjaan......  / lokasi pekerjaan............... pada .... tanggal..... telah terjadi kejadian...............  .

Kejadian ini dinyatakan oleh ......  ( instansi yang berwenang) berdasar  surat nomer ..... tanggal....  

Kejadian tersebut akan sangat  mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

Kejadian tersebut sesuai dengan SSUK atau SSKK sebagai kategori keadaan kahar.

Sebagai kelengkapan laporan kami lampirkan :

1.      Surat pernyataan kahar dari....... ( instansi yang berwenang ).

2.      Peta situasi /lokasi keadaan kahar.

3.      Gambar/ dokumentasi.

Demikian kami sampaikan laporan ini, untuk menjadi perhatian dan bahan dalam rangka addendum kontrak ( ruang lingkup/waktu/biaya ).

Penyedia

...............

Tembusan :

Konsultan Pengawas.......... 

PERPRES 54 TAHUN 2010 DAN PERUBAHANNYA 

Pada pasal 91

Keadaan Kahar

(1)      Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

Penjelasan : Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada:  bencana alam, bencana non alam, bencana sosial,  pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya  sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama  Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 

(Perpres 4 tahun 2015)

(2)      Dihapus.  (Perpres 4 tahun 2015)

 

(3)      Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia  Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)      Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

(5)      Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

(6)      Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.