TEMUAN AUDIT KARENA TIDAK DI TETAPKAN DAFTAR HITAM

Dalam tahun 2011-2012  Dinas PU dipimpin oleh bapak A.

Ada tiga penyedia yang diputus kontrak, belum sempat diproses penetapan daftar hitam.

Tahun 2013- 2016 Dinas PU dipimpin oleh bapak B.

Bapak B, merasa ini tidak menjadi tanggung jawabnya.

Di tahun 2014 ada temuan BPK untuk belum penetapan tiga penyedia tersebut. 

Sejak 2014 sampai sekarang, temuan BPK RI, selalu muncul setiap tahun.

Apakah harus ditetapkan daftar hitam, sekarang ini di tahun 2018 ?

Respon : Ya, siapapun  yang menjabat Kepala Dinas di Dinas PU tersebut harus memproses penetapan daftar hitam pada saat sekarang ini dan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI.

Referensi :

Rujukan
1.  Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018
2.  Perka LKPP No. 18 tahun 2014