Yang tanda tangan kontrak adalah pa kpa ppk

Tanya
Pejabat Pembuat Komitmen vs Pejabat Penandatangan Kontrak Menurut Perpres 16/2018


Pasal 9 ayat (1) huruf b Perpres 16/2018 menjelaskan tugas PA antara lain mengadakan perjanjian dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pasal 10 ayat (1), KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
Pasal 10 ayat (3), KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pasal 11 ayat (2), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Kesimpulannya :
1. PPK tidak serta merta (otomatis) menjadi pejabat penandatanganan kontrak karena mengadakan perjanjian adalah tugas dan kewenangan PA

2.  Dalam pelaksanaannya, PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada KPA atau PPK dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

3.  Harus ada penetapan batas anggaran yang penandatanganan kontraknya dapat dilakukan oleh PA, KPA atau PPK

 Pertanyaannya :
1.  Untuk Perangkat Daerah, batas anggaran penandatanganan kontrak ditetapkan oleh PA atau Kepala Daerah?

2.  Adakah rujukan besaran nilai batasan anggaran untuk masing-masing pihak (PA/KPA/PPK)? 

3. Apakah pelimpahan kewenangan kepada KPA/PPK untuk menandatangani kontrak otomatis include dalam SK pengangkatan KPA/PPK sebagaimana yang berlaku pada Perpres 54/2010 atau perlu menambahkan klausul khusus bahwa ybs diberi kewenangan untuk menandatangani kontrak?

Mohon tanggapan teman2..

JAWAB

Cara berpikirnya mengikuti uu 1 2004...
Bahwa kewenangan pengeluaran anggaran di pa/kpa... Selesai tidak ada PPK...

Dalam hal pekerjaan pa kpa banyak dst..maka bisa di sk kan ada ppk...
Ppk inilah yg tandatangan kontrak
Ppk tandatangan kontrak berapapun nilainya...
 Jadi jangan di artikan ada pa kpa dan ppk..
Terus ppk nya mengganggur 🤣

Ppk tandatangan kontrak berapapun nilainya...

Maaf pak, apakah tdk bertentangan dgn Pasal 11 yg menyatakan bahwa  PPK menetapkan perjanjian dalam batas anggaran belanja yg telah ditetapkan?

Berapapun tapi kalo uang anggarannya di dipa / dpa hanya satu milyar... Ya satu milyar dunk... Jangan dua milyar 🤣