KONSULTAN PENGAWAS GEDUNG

BIAYA Konsultan Pengawas Gedung
a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

b. materi dan penggandaan laporan;

c. pembelian dan atau sewa peralatan;

d. sewa kendaraan;

e. biaya rapat;

f. perjalanan lokal dan luar kota;

g. biaya komunikasi;

h. penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;

i.penyiapan dokumen pendaftaran;

j. asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance); dan

k. pajak dan iuran daerah lainnya.

Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan.

Pembayaran biaya pengawasan konstruksi  dilakukan sebagai berikut:

a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% ; dan

b. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10% .

Laporan penyedia jasa pengawasan konstruksi :
1. laporan harian,
2. laporan mingguan,
3. laporan bulanan, dan
4. laporan akhir pengawasan teknis.

Kegiatan pengawasan teknis meliputi:
a. pengendalian waktu;
b. pengendalian biaya;
c. pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); dan
d. tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Tahapan pengawasan :
Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi meliputi:
a. pengawasan persiapan konstruksi;
b. pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan
c. pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.

     Penyedia jasa pengawas konstruksi memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pengguna Anggaran.

Referensi Permen PU PR 22 tahun 2018

Konsultan pengawas pada umumnya lebih cocok menggunakan jenis kontrak waktu penugasan. ( P1617 dan Per LKPP 9 2018 )