Monday, April 22, 2019

pengadaan pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil berdasar permen pupr 7 2019

Pengadaan pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil berdasar permen PUPR no. 7 tahun 2019 s.d Rp 10 milyar.
Selanjutnya  silakan diikuti permen PUPR tersebut, tidak perlu membuat peraturan kepala daerah.
Kewenangan Kemen PUPR berdasar UU 2 tahun 2017

Hal-hal yang menarik untuk usaha  kecil sebagai berikut :

1. Tidak mensyaratkan KD ( Kemampuan Dasar )
2.  mensyaratkan SKP ( sisa kemampuan paket )
3. tidak mensyaratkan SKN
4. tidak mensyaratkan SKA

Bila diterapkan usaha kecil s.d Rp 10 milyar maka PERLU DIKENDALIKAN KONTRAKNYA DENGAN BAIK

Baca juga  Uang Muka untuk usaha kecil

3 comments:

  1. Mohon pencerahannya pak, bagaimana jika anggota pokja pemilihan cuti pada saat tender sedang berlangsung apakah perlu dilakukan penggantian anggota pokja pemilihan atau masih mengguanakan formasi pokja yang lama? mohon petunjuk dan pencerahannya pak

    ReplyDelete
  2. Mohon pencerahannya pak,apakah metode pelaksanaan termasuk dalam evaluasi teknis dan apakah dapat menggugurkan penawaran peserta??.mohon petunjuk

    ReplyDelete
  3. JIka suatu perusahaan dengan pjtnya satu orang kualifikasi kecil telah menggunakan pjt ny sebagai personil managerialnya maka untuk paket pekerjaan lain (pekerjaan sejenis) personil maka personil managerialnya diambil dari mana y Pak mengingat sisa kemampuan paketnya adalah 5(lima). Apakah diambilnya orang yang mempunyai SKT dari tempat lain? Mohon petunjuk

    ReplyDelete