Wednesday, July 31, 2019

BUKU TANYA JAWAB DIREKTORAT 43 TAHUN 2019

 TEMA 1 :  PEMBERIAN KESEMPATAN


Apakah kontrak yang telah diberikan kesempatan 50 hari atau 90 hari masih dapat diberikan pemberian kesempatan kembali?

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 56 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pemerintah pada Bab VII Angka 7.18, kami menyarankan:
  1. Dalam pelaksanaan kontrak perlu dilakukan pengendalian kontrak sehingga kontrak tidak terlambat.
  2. Adapun persyaratan pemberian kesempatan adalah:
1)      Berdasarkan analisis PPK, disimpulkan akan lebih efektif dan efisien serta Penyedia Barang/Jasa mampu  menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan atau diberi kesempatan kembali, maka PPK dapat memberi kesempatan kembali;
2)      Pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
3)      Pernyataan kesanggupan untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak;
4)      Memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan;
5)      Pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan revisi anggaran (apabila melewati tahun anggaran);
6)      Apabila pemberian kesempatan melebihi batas akhir tahun anggaran maka pemberian kesempatan hanya dapat dilakukan jika PA/KPA menjamin penganggaran tahun berikutnya.
  1. Apabila berdasarkan analisis Saudara tidak efektif diberi kesempatan kembali atau tidak terpenuhinya salah satu dan/atau seluruh persyaratan maka PPK harus memutus kontrak dan memberikan sanksi kepada Penyedia:
1)        Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2)        Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3)        Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.



TEMA 2 :
DAFTAR HITAM


NO
PERTANYAAN
JAWABAN
1.
Bagaimana bila Penyedia yang telah berkontrak terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan kontrak?

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 7.17.1.d, “Penyedia terbukti dikenakan sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak.”

2.
Sanksi apa yang dapat dikenakan kepada Penyedia yang diputus kontrak akibat terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan kontrak?

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 7.17.1, “Dalam hal pemutusan Kontrak diakukan karena kesalahan Penyedia:
1)    Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2)    Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;dan
3)    Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.”

3.
Apakah terhadap Penyedia yang diputus kontrak akibat terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan kontrak, prestasi pekerjaan yang telah dikerjakan dapat dibayarkan?

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 7.12, ”Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
  1. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
  2. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.”
Prestasi pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai kontrak dapat dibayar dengan tidak mendapat keuntungan.

4.
Apakah Penyedia yang diputus kontrak akibat terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan kontrak, diberikan sanksi Daftar Hitam kembali?

Terhadap Penyedia yang diputus kontrak tersebut dikenakan Sanksi Daftar Hitam kembali.

5.
Bagaimana tindakan PPK terhadap penyelesaian sisa pekerjaan tersebut?

Dalam hal pekerjaan tersebut tidak harus diselesaikan segera, maka pekerjaan dapat dihentikan atau dilakukan pemilihan Penyedia kembali (Seleksi/Tender dsb).
Dalam hal pekerjaan tersebut harus diselesaikan segera untuk mencegah kerugian yang lebih besar, maka dapat dilakukan proses Penunjukan Langsung. Hal ini diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 7.17.1, disebutkan bahwa “Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.”
Untuk Penyedia yang ditunjuk langsung, agar dilakukan kepada Penyedia yang kompeten, ruang lingkup pekerjaan yang jelas, dan kewajaran harga.




1 comment:

  1. คาสิโนออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพที่สุดในตอนนี้
    โปรโมชั่นGclub ของทางทีมงานตอนนี้แจกฟรีโบนัส 50%
    เพียงแค่คุณสมัคร สล็อตออนไลน์ กับทางทีมงานของเราเพียงเท่านั้น
    ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ของเราได้เลยค่ะ
    สมัครสล็อตออนไลน์ >>> Goldenslot
    สนใจร่วมสนุกกับ คาสิโนออนไลน์ คลิ๊กได้เลย
    มีทั้งคาสิโนออนไลน์ หวยออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์ สล็อตออนไลน์ และอื่นๆอีกมากมาย

    ReplyDelete