Realisasi APBD 2012: Jatim Tertinggi Belanja Modal, Kepri Terendah

Hingga 30 Agustus 2012, dari 33 provinsi di tanah air baru ada 8 provinsi yang telah melaporkan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. 

Dari 8 provinsi itu, realisasi penyerapan anggaran khususnya untuk belanja modal yang tertinggi dilakukan oleh Provinsi Jatim yaitu 30 persen, sementara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan yang terendah baru mencapat 7 persen.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto selaku Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (30/8), menyebutkan dari data 8 provinsi yang telah menyerahkan data realisasi APBD dan 100 Kabupaten/Kota, rata-rata realisasi APBD 2012 mencapai 44,8 persen.

“Namun rata-rata realisasi belanja modal baru mencapai 2,45 persen,” ungkap dia sembari menambahkan, untuk tingkat kabupaten/kota rata-rata realisasi APBD mncapai 32,55 persen dengan belanja modal hanya 2,42 persen.

Menurut Kuntoro, rata-rata realisasi belanja daerah naik menjadi 35 persen dibanding 2011 pada periode yang sama (29 persen). Rinciannya: belanja pegawai 44 persen, belanja barang 27 persen, belanja modal 12 persen, dan belanja lainnya 48 persen. Bandingkan dengan tahun lalu (yoy) yang masing-masing sebesar 39%, 27%, 10%, dan 29%.

 

Mengenai Kabupaten/Kota yang tertinggi realisasi penyerapan APBD, menurut Kuntoro, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sebesar 46,92 persen dengan belanja modal 53,76 persen. Sementara penyerapan terendah terjadi di Kabupaten Sumba Barat yaitu 8,03 persen dengan belanja modal masih 0 persen.

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto selaku Ketua TEPPA mengingatkan, bahwa waktu  efektif bagi realisasi anggaran tinggal 75 hari kerja lagi, sehingga dibutuhkan upaya ekstra untuk mendorong agar anggaran lebih cepat terealisasi atau terserap.

“Realisasi anggaran harus dipercepat dan dibenahi. Selain karena ini merupakan amanah rakyat, ke depan, tantangan akan makin kompleks. Mustahil jika itu dijawab hanya dengan kerja alakadarnya. Harus lebih banyak thinking out of the box. Kerja kita harus lebih keras lagi,” ucao Kuntoro berharap.

DKI Terbesar

Kuntoro menyebutkan dari 10 provinsi dengan pagu APBD terbesar, DKI Jakarta merupakan daerah yang memiliki pagu anggaran belanja langsung non pegawai terbesar yaitu Rp 20,957 triliun dari Rp 33,327 triliun pagu APBD; disusul Aceh dengan Rp 5,539 triliun dari pagu 9,511 triliun; Kalimantan Timur Rp 4,982 triliun dari pagu Rp 10,902 triliun; Jawa Timur Rp 4,649 triliun dari pagu Rp 12,214 triliun; dan Jawa Barat sebesar Rp 3,036 triliun dari pagu Rp 15,804 triliun.

“Belanja langsung non pegawai Aceh merupakan kedua terbesar (Rp 5,5 triliun) dari seluruh provinsi, dan tiga tahun terakhir realisasi anggarannya terus meningkat dari 61 persen (2009) menjadi 91 persen (2010), dan 93 persen (2011),” ungkap Kuntoro.

Kemampuan Aceh dalam merealisasikan belanja langsung non pegawai itu, menurut Kuntoro, karena daerah tersebut sudah mampu mengidentifikasi paket kegiatan sejak awal Januari pada masing-masing tahun angaran. (ES) Berita Setneg RI