DAFTAR PERATURAN KEPALA (Perka) LKPP dan Peraturan LKPP Lainnya

Peraturan Kepala LKPP sering disebut Perka LKPP,  perka itu sebagai berikut :

No.	Nomor dan Tahun Perka LKPP	Tentang
1   2 3 4 5	Perka LKPP No,  002/PRT/ KA/VII/2006 Tahun 2009 Surat Edaran Nomor 02/SE/KA/2009 tahun  2009 Perka LKPP No.2 Tahun 2010 Perka LKPP NOMOR 3 TAHUN 2010 Perka LKPP No.6 Tahun 2010	Pedoman Pembentukan ULP Daftar nama perusahaan/individu yang masuk daftar hitam Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Dl Lembaga Kebijakan  Pengadaan Barangijasa Pemerintah Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document)
6	Perka LKPP No.8 Tahun 2010	Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7 8	Perka LKPP No.1 Tahun 2011 Surat Edaran Bersama Nomor01/KA/LKPP/03/2011 tahun  2011	Tata Cara E-Tendering  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9	Perka LKPP No.2 Tahun 2011	Perubahan Ke-1 atas Perka  LKPP No.6 Tahun 2010 Tentang Standar Bidding Document
10	Perka LKPP No.3 Tahun 2011	Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11	Perka LKPP No.4 Tahun 2011	Pedoman Penetapan Acuan HPS Kendaraan Pemerintah
12	Perka LKPP No.5 Tahun 2011	Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
13 14	Perka LKPP No.6 Tahun 2011 Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP No.3 Tahun 2011	Pedoman Pengadaan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar
15 16	Perka LKPP No.7 Tahun 2011 Surat Edaran Deputi PPSDM No: 7/SE/D.3/2011	Petunjuk Teknis Operasional Datar Hitam Fasilitas ujian Sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17	Perka LKPP No.12 Tahun 2011	Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18 19	Perka LKPP No.13 Tahun 2011 Surat Edaran Deputi PPSDM No: 1 Tahun 2012	Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20	Perka LKPP No.3 Tahun 2012	Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I
21	Perka LKPP No.4 Tahun 2012	Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
22 23	Perka LKPP No.5 Tahun 2012 Surat Edaran No.1/SE/KA/2012 Perihal Modus Penipuan yang Mengatasnamakan LKPP	Unit Layanan Pengadaan Modus Penipuan yang Mengatasnamakan LKPP
24	Perka LKPP No.6 Tahun 2012	Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012
25	Perka LKPP No.7 Tahun 2012	Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26 27 28 29 30 31 32 33 34	Perka LKPP No.8 Tahun 2012 Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 14 Tahun 2012 Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3/SE/KA/2012 Perka LKPP No.13 Tahun 2012 Perka LKPP No.14 Tahun 2012 Perka LKPP No.15 Tahun 2012 Perka LKPP No.17 Tahun 2012 Perka LKPP No.18 Tahun 2012 Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3/SE/KA/2012	Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam PBJP Penyelenggaraan Whistleblowing System dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Standar Dokumen Pengadaan Barang.Jasa Pemerintah E-Purchasing beserta lampirannya E-Tendering beserta lampirannya Pemberlakuan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012