Pengenaan pajak atas swakelola kepada kelompok masyarakat

Apakah penyaluran dana APBN dan APBD kepada kelompok masyarakat dikenakan PPN atau PPh  ?

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1983

Tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah

Terakhir Dengan

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 4A ayat 3

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medis;

b. jasa pelayanan sosial;

c. jasa pengiriman surat dengan perangko;

d. jasa keuangan;

e. jasa asuransi;

f. jasa keagamaan;

g. jasa pendidikan;

dst

 

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2008

Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

 

Pasal 4  ayat 3a2 Yang dikecualikan dari objek pajak antara lain :

harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

KESIMPULAN :  Penyaluran dana APBN dan APBD kepada kelompok masyarakat TIDAK dikenakan PPN atau PPh