Membuat diskusi pengadaan dengan DANA LKPP

        Rencana Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berpedoman pada Peraturan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor: 108 /DIV.1/01/2013

Dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun peraturan perundangan lainnya yang terkait, bersama ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menawarkan layanan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di tempat/instansi Pemohon. Layanan dimaksud meliputi penjelasan prosedur pengadaan barang/jasa sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No.70 Tahun 2012 dan pembahasan materi terkait dengan permasalahan pengadaan barang/jasa, baik  pembahasan kasus maupun problematika pengadaan barang/jasa lainnya sebagai upaya pembelajaran untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran dikemudian hari.
Layanan bimbingan teknis ini bukan dilaksanakan dalam rangka persiapan ujian/pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, tetapi merupakan pemberian materi yang tidak terstruktur (sesuai kebutuhan) untuk mencari solusi kasus-kasus pengadaan.
Pelaksanaan layanan bimbingan teknis di instansi Pemohon maksimal selama 2 hari kerja. LKPP akan menyediakan anggaran pelaksanaan, meliputi  honor, tiket perjalanan, transport dan akomodasi untuk narasumber, honor panitia lokal (maksimal 3 orang staf  dari instansi Pemohon), biaya konsumsi bagi peserta bimbingan teknis (maksimal at cost per hari Rp. 2.500.000,- termasuk pajak), serta biaya penggandaan materi (maksimal at cost Rp. 1.000.000,-) sesuai jumlah peserta. Adapun ruang/tempat pertemuan/pelaksanaan bimbingan teknis dan peralatan pendukung rapat lainnya disediakan Pemohon.  LKPP tidak menyediakan honor bagi para peserta bimbingan teknis.
Ketentuan Permohonan:

1. Pemohon adalah pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi (K/L/D/I) atau Asosiasi Penyedia yang berminat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya public accountability di K/L/D/I;
2. sedang menjadi obyek kegiatan penanganan Good Governance;
3. diprioritaskan telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) (status minimal telah inisiasi awal) dan/atau
4. telah membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (status minimal telah inisiasi awal).

2. Peserta bimbingan teknis adalah PNS atau Pelaku Pengadaan berjumlah minimal 30 orang (dimungkinkan penggabungan beberapa K/L/D/I) atau Asosiasi Penyedia), meliputi:

1. PA/KPA
2. PPK (Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa);
3. Ketua/ Anggota Unit Layanan Pengadaan (Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa);
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa);
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); atau
6. Pelaku Pengadaan (penyedia barang/jasa).

3. Persetujuan permohonan mutlak ditentukan oleh LKPP sesuai dengan kuota yang ada;
4. Permohonan (sesuai dengan isian formulir terlampir) dialamatkan ke:

Direktorat Bimbingan Teknis dan Advokasi,

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP,

Gedung SME Tower Lantai 7

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.94 Jakarta Selatan 12780

5. Aplikasi permohonan dapat juga dikirim melalui faksimili no. 021-7989284 atau melalui email: ketsia.aprilianny@lkpp.go.id atau bhima.wira@lkpp.go.id
6. Contact Person: Ketsia Aprilianny Laya (0817105024) atau Bhima Wira (08567805995) atau telepon nomor: 021-7991025 ext 118

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.