Pemalsuan dokumen oleh penyedia dan pembayaran kontraknya

KUHP  Pasal 263 
(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Pemalsuan yang kemungkinan dilakukan, memberikan data yang dipalsukan seperti surat ijin, KTP, ijasah, sertifikat tenaga ahli, sertifikat tenaga terampil, surat dukungan, data komponen produksi dalam negeri dsb.

Tindakan pemalsuan termasuk dalam tindakan pidana.

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang (pasal 93 ayat 1c).


Dalam proses pelelangan atau proses pelaksanaan kontrak :
Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah. (pasal 118 ayat 6).

Ketika proses pelelangan/seleksi ditemukan pemalsuan maka penyedia yang memalsukan digugurkan, dicairkan jaminan penawaran, dikenakan daftar hitam terhadap badan usaha dan yang tanda tangan dalam surat penawaran, serta dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Demikian juga ketika dalam pelaksanaan kontrak, kontrak dapat diputuskan, dicairkan jaminan pelaksanaan, dikenakan daftar hitam, serta dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Ketika kontrak diputus dan pekerjaan dihentikan maka pembayaran tidak dapat dilakukan lagi. 
Kecuali ada bagian-bagian dari kontrak yang telah dilaksanakan dan dapat diterima sebagai prestasi pekerjaan. 
Beberapa pendapat mengatakan keuntungan penyedia akan dihilangkan akibat adanya pemalsuan tersebut.

Apakah penyedia diperbolehkan menyelesaikan kontrak, ketika diketahui ada pemalsuan ?

PPK dapat memutuskan azas manfaat bila pekerjaan diselesaikan penuh atau dihentikan, dan azas kerugian pekerjaan bila dihentikan atau diteruskan.
Untuk pekerjaan yang tidak sederhana PPK, tim teknis, PA/KPA, panitia peneliti kontrak, inspektorat melakukan kajian bersama mengenai diputusnya kontrak atau dilanjutkan kontrak sampai selesai.