Saturday, September 21, 2013

Pertanggungjawaban Pekerjaan Swakelola di Instansi Sendiri



Instansi pemerintah memiliki anggaran untuk kegiatan swakelola sebagai berikut :

No.
Kegiatan
Anggaran Rp.
1
Administari kegiatan
ATK
Honor
Konsumsi Rapat

12.000.000
15.000.000
8.000.000
2
Perjalanan dinas
60.000.000
3
Sosialisasi (Rapat) di hotel
270.000.000
4
Pengadaan Laptop
120.000.000
5
Perbaikan Kendaraan
40.000.000
6
Pembangunan Pagar
260.000.000
7
Pengadaan konsultan SOP
50.000.000
8
Pengadaan sepeda motor
30.000.000
9
Pembuatan laporan
5.000.000

Bagaimana pengadaannya ?
No.
Kegiatan
Anggaran Rp.
Cara Pengadaan
Penyedia
Bukti Transaksi
1
Administari kegiatan
ATK

12.000.000

Pengadaan langsung

Toko ATK

Kuitansi

Honor
13.000.000
Swakelola

Kuitansi / daftar penerima

Konsumsi Rapat
8.000.000
Pengadaan langsung
Rumah makan
Kuitansi
2
Perjalanan dinas
60.000.000
Swakelola
Agen tiket/ hotel / taxi
Kuitansi dll
3
Sosialisasi (Rapat) di hotel
270.000.000
Penunjukan langsung
Hotel
SPK dan Kuitansi
4
Pengadaan Laptop
120.000.000
Pengadaan langsung
Toko Komputer
SPK dan
Kuitansi
5
Perbaikan Kendaraan
40.000.000

Pengadaan langsung
Bengkel
SPK dan
Kuitansi
6
Pembangunan Pagar
260.000.000

Pelelangan sederhana
Penyedia konstruksi
Kontrak
Kuitansi
7
Pengadaan konsultan SOP
50.000.000
Pengadaan langsung
Tenaga ahli SOP
SPK dan
Kuitansi
8
Pengadaan sepeda motor
30.000.000
E-purchasing atau pengadaan langsung
Dealer Motor
Toko

Kuitansi
9
Pencetakan laporan
5.000.000

Pengadaan langsung
Percetakan

Kuitansi
Pengadaan langsung dilakukan olehsatu orang  pejabat pengadaan
Setiap bukti transaksi pemroses pembayaran (baginan keuangan) memerlukan adanya kuitansi.

1 comment:

  1. di instansi kami ada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilakukan secara swakelola. Selama ini pertanggungjawaban keuangannya adalah melalui Sura Perintah Kerja (SPK).Untuk satu paket pekerjaan pemeliharaan (misal : pemeliharaan ruas jalan A) dipisah antara SPK Pengadaan Bahan dan SPK Upah Pekerja. Apakah tindakan ini dapat dibenarkan menurut peraturan pengadaan BJ? Kalau tidak bagaimana yang benarnya? Mohon pencerahan pak, terima kasih

    ReplyDelete