Sunday, December 1, 2013

KURANG KOMPETENSI ATAU TIDAK MEMAHAMI PROSEDUR ATAU SALAH PROSEDUR DALAM PENYELENGGARAAN KEUANGAN NEGARA YANG TIDAK SENGAJA BISA DIHUKUM PIDANA ?



Pasal 3 UU TIPIKOR (Undang-undang Nomor. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001)
-          Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
-   menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
-          yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR
Setiap orang yang secara melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau korporasi  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kalau orang  korupsi atau menerima uang, jelas dapat dihukum, bagaimana kalau dia tidak menerima apapun tetapi melakukan kesalahan prosedural aturan. Berarti dia hanya melanggar hukum administrasi negara. Dalam UU Tiplikor ada kata yang menarik yaitu “dengan  tujuan” . Jadi dengan tujuan memperkaya diri, yang niat dengan tujuan memperkaya diri dalam kewenangan penggunaan dana negara dapat dihukum.

Perlu pembuktian adanya yang dengan tujuan yaitu telah menerima.

Di banyak negara melanggar prosedural aturan adalah dikenakan hukum administrasi.

Pendapat ini, berbeda dengan pendapat disebagian praktisi hukum di Indonesia yang menganggap  melanggar aturan adalah pidana bila ada kerugian negata,  baik disengaja ataupun tidak.    

Dalam hal bukan kesengajaan atau bukan dengan tujuan memperkaya diri, maka kesalahan administrasi yang ada kerugian negarapun  perlu  ditinjau kembali bahwa hal tersebut bukan tindakan korupsi. Kalau ada ketidakpatutan harga akibat proses yang bukan “dengan  tujuan”, diminta setor saja ke kas negara/kas daerah.

Menurut Januar Indra  di Belanda, tidak ada pelaku pengadan barang jasa  yang melanggar prosedur pengadan barang jasa   dipidana, disana cuma dipecat dan diberikan semacam blacklist oleh komunitas pengadan barang jasa  di Bbelanda dan Uni Eropa sehingga dia tidak akan bisa lagi ikut serta dalam semua urusan pengadan barang jasa di Belanda dan Uni Eropa.

Jangan sampai pembangunan dan kemajuan negeri ini tersandera oleh penerapan hukum yang tidak tepat.

No comments:

Post a Comment