Pengaturan lelang melanggar hukum pidana ?

Pengaturan pengadaan untuk memenangkan penyedia tertentu oleh panitia pengadaan / penyedia adalah melanggar hukum persaingan usaha (Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 ). Sepanjang perbuatan tersebut tidak ada suap dan atau tidak mengetahui ada mark up HPS. Jadi jangan dinilai sebagai tindakan pidana.

Bila perbuatan tersebut diiringi dengan gratifikasi / suap maka akan menjadi tindakan pidana (Pasal 209, 210, 419 KUHP dan Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undangNo. 31 Tahun 1999).

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha maka panitia yang terlibat akan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan penyedia yang terlibat akan dikenakan sanksi denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pemberlakuan terhadap suatu kesalahan dengan serta merta pidana akan menghambat kemajuan bangsa ini.