Penunjukan langsung menjadi pidana ?

Kalau kontrak harga pasar sebenarnya dan tidak ada suap/gratifikasi dsb maka hanya menjadi masalah kesalahan administrasi negara.

Penunjukan langsung dapat dilakukan bila

a.
Memenuhi syarat khusus dan tertentu

Sebagaimana disebut dalam pasal 38 Perpres 70 tahun 2012

b.  Setelah pelelangan ulang/seleksi/pemilihan langsung  ulang yang lulus prakualifikasi atau memasukkan penawaran  hanya satu.

Sebagaimana disebut dalam pasal 84 ayat 4 dan 5 Perpres 70 tahun 2012.

c.  Setelah pelelangan/seleksi  ULANG GAGAL

Sebagaimana disebut dalam pasal 84 ayat 6 

Bagaimana bila tidak memenuhi kriteria tersebut, misal karena tidak kompeten pelaksana pengadaan ? 
Atau  karena mendesak waktu ? 
Apalah perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ? 

Pengadaan suatu seni untuk mencari jalan terbaik dalam mendapatkan barang/jasa, aturan hanya untuk menuntun dalam kondisi normal, untuk kondisi-kondisi yang lain diperlukan keputusan-keputusan terbaik secara manejerial.  Ketika suatu tindakan penunjukan langsung secara manejerial menjadi relatif, akankah dinilai sebagai pelanggaran ? 

Kita mengukurnya dari :
1.harga kontrak yang terjadi yang diwujudkan dengan penyerahan barang dan jasa, apakah telah dibayar dengan nilai kewajaran harga pasar yang sebenarnya dari spesifikasi yang diberikan ? Bila ya, maka hal tersebut merupakan kesalahan administrasi. 
2. adakah aliran gratifikasi ? aliran gratifikasi atau penyuapan yang terima oleh para pelaksana pengadaan (PA/KPA/PPK/pokja ULP/PPHP0 atau orang-orang yang terkait seperti menteri/kepala daerah/istri/suami/Saudara dsb)

Pasal 2 ayat (1) UU TPK

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana   penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua  puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dua hal yang harus dipenuhi menjadi tindak pidana korupsi :
1. melawan hukum 
2. memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara