Monday, December 9, 2013

PILIHAN PENGENAAN DENDA KONTRAK


Pilihan pengenaan denda sangat menentukan bagi penyedia. Jadi kepentingan penyedia untuk mensepakati pilihan pengenaan denda harusnya sangat dominan. Ketika denda yang seharusnya denda atas bagian kontrak namun ditetapkan atas nilai keseluruhan nilai kontrak, tentunya penyedia yang akan menanggung risiko pengenaan denda.
Penyedia ketika mengikuti pelelangan, pada saat mengambil dokumen atau download dokumen seharusnya mempelajari dokumen, kemudian menanyakan pada saat penjelasan lelang/seleksi atau memberi usulan pada saat penjelasan lelang/seleksi.
Pokja ULP di dokumen pengadaan masih sering dijumpai mencantumkan dua klausul yaitu dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Yang seharusnya dipilih salah satu saja yaitu pilihan a atau pilihan b
a.   dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak
b.   denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Dalam pelaksanaan kontrak bahkan masih dijumpai, ada yang lebih parah lagi yaitu dua pilihan itu dicantumin sekaligus.
Perpres 70 tahun 2012 Pasal 120
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Penjelasan:  
Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. 
Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan

1 comment:

  1. pak, kalau untuk pekerjaan konstruksi manakah yang lebih tepat untuk diterapkan. klausul denda dari nilai kontrak atau dari nilai bagian kontrak apabila dapat berfungsi. pengalaman di instansi saya, dalam klausul denda menggunakan dari nilai bagian kontrak, akan tetapi disalahkan oleh pengawas BPK (draft audit menyebutkan potensi kerugian negara) dan oleh APH kepolisian unit pidsus tipikor karena mengenakan denda tidak dari keseluruhan nilai kontrak. terimakasih sebelumnya

    salam,
    endah fitri susanti

    ReplyDelete